12
Feb
09

Penghapusan Retribusi Kir dan Emplasemen Tunggu Pergub

DPRD DKI Jakarta telah sepakat agar retribusi kir, emplasemen, dan izin trayek dihapus, pasca diberlakukannya penurunan tarif angkutan umum. Hanya saja, pelaksanaan penghapusan retribusi itu masih menunggu Peraturan Gubernur DKI Jakarta. Demikian yang terangkum dalam rapat Komisi B DPRD DKI dengan Dinas Perhubungan, Kamis (12/2).

Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nurmasjah Lubis, saat memimpin rapat mengatakan DPRD DKI telah setuju jika retribusi kir, emplasemen, dan izin trayek itu dihapus. Hanya saja pelaksanaannya masih menunggu diterbitkannya peraturan gubernur. “Meski retribusi dihilangkan, pelaksanaan uji kir harus tetap dilakukan dua kali dalam setahun,” katanya.

Dengan dihilangkannya retibusi ketiga item itu, maka praktis Dinas Perhubungan DKI akan kehilangan pendapatan retribusi kurang lebih sebesar Rp 6,3 miliar. Rinciannya retribusi uji kir Rp 1,84 miliar, emplasemen Rp 3,22 miliar, dan retribusi izin trayek Rp 1,25 miliar.

Namun bagi politisi asal Partai Keadilan Sejahtera ini, uji kir tidak ada kaitannya dengan PAD. Pasalnya, tujuan uji kir ini bukan untuk meningkatkan PAD, akan tetapi untuk memberikan keamanan dan keselamatan kepada para penumpang. “Hanya saja karena surat (Pergub) dari gubernur itu belum ditandatangani, maka penghapusan retribusi itu belum bisa diberlakukan,” lanjutnya.

Jika pelaksanaan uji kir sudah gratis, namun di lapangan ternyata masih banyak angkutan umum yang belum mau melakukan uji kir, maka ia meminta Dinas Perhubungan segera memberikan tindakan tegas.

Jika perlu, angkutan umum yang tidak melakukan uji kir dan yang tidak patuh pada peraturan lalu lintas langsung ditilang dan dikandangkan. “Dishub harus tegas. Tilang angkutan yang tidak melakukan uji kir,” tegasnya.

Ia juga sepakat jika pelaku pungli di sekitar tempat pengujian kendaraan bermotor itu dibasmi. Karena keberadaan mereka hanya akan merugikan pengusaha angkutan dan membuat buruk citra Pemprov DKI. Apalagi jika pelakunya petugas Dishub, maka harus diberi tindakan tegas.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Riza Hasyim, mengaku setuju jika pelanggar lalu lintas ditindak tegas. Demikian halnya terhadap para pelaku pungli di kawasan PKB, akan ditindak tegas.

“Kami berjanji tidak akan kompromi dengan para pemilik kendaraan umum yang tidak mau melakukan uji kir kendaraannya. Jika ketahuan, akan kami tilang dan dikandangkan,” tegasnya.

Berdasarkan data Dinas Perhubungan DKI Jakarta, kendaraan yang beroperasi di Jakarta jenis bus besar sebanyak 4507 armada, bus sedang 4.960, dan bus kecil 22.766 armada.


0 Responses to “Penghapusan Retribusi Kir dan Emplasemen Tunggu Pergub”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: