05
Jan
09

22 Titik Hunian Liar di Jakut

Kerja keras tampaknya harus dipersiapkan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara (Pemkot Jakut) dalam menertibkan seluruh hunian liar. Sebab, Pemkot Jakut mencatat kini terdapat 22 titik hunian liar. Tak tanggung-tanggung jumlah penghuninya mencapai puluhan ribu orang dengan area yang dikuasai mencapai ratusan hektar.

Dari seluruh titik itu, sebagian sudah ditertibkan seperti pemukiman di Taman Bersih Manusiawi dan Wibawa (BMW), kolong tol, dan pemukiman di bantaran rel kereta. Di antara titik yang dikuasai penghuni liar meliputi Tanah Kampungsawah dengan jumlah penghuni 1.050 KK, Kampungbanda, Waduk Pluit Sisi Barat, Kampungsepat, Sekitar TPI Marunda, Kebonpisang, Tanah Kasus BPPN, Kampunggrandong, Kebon Tebu Kampung Tembokbolong, Tanggul Kali Karang, Kebon Baru, Bantaran Kali Cakung Drain, dan pemukiman di bawah Sutet sepanjang Jl Pegangsaan Dua.

Kepala Administrasi Sarana Perkotaan Jakarta Utara (ASP Jakut) Heru Budi Hartono mengakui, di Jakut memang banyak perkampungan liar. Karena banyak potensi sehingga warga dari berbagai daerah memilih hidup di wilayah Jakarta Utara. “Seharusnya penanganan masalah hunian liar ini, tidak hanya dibebankan ke pemkot atau pemprov saja, pemerintah pusat juga harus ikut memikirkan nasib mereka,” tutur Heru, Rabu (3/12).

Penertiban pemukiman liar, menurutnya, akan semakin sulit jika jumlah bangunannya sudah semakin banyak. Sehingga perlu ada sinergi antara pemerintah dengan pemilik lahan. Misalnya di perkampungan Tanahmerah yang notabene merupakan lahan milik Pertamina. “Kita semua harus memiliki konsep yang sama, artinya semua unit terkait seperti PLN dan PAM tidak menyediakan dan menyalurkan kebutuhan listrik maupun air untuk masyarakat, dan jika mau memberikan listrik maupun air seharusnya dilihat dulu Izin Mendirikan Bangunan (IMB),” tegasnya.

Makanya, Heru sangat mendukung program pemerintah pusat untuk menyediakan rumah susun murah bagi warga miskin. Karena sebagian masyarakat yang tinggal di pemukiman liar itu merupakan warga miskin dan tidak mampu untuk membayar sewa rumah yang harganya cukup mahal. “Harus dimulai sekarang, kalau bukan kita yang memberikan penyadaran siapa lagi?,” tanya dia.

Sementara itu, Yayat Supriyatna, Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti Jakarta, mengatakan, menjamurnya pemukiman liar disebabkan tiga hal yakni, akumulasi jumlah penduduk yang sudah sulit dikendalikan, keterbatasan lahan sehingga hanya sebagian kelompok yang mampu mendapatkannya, dan tidak adanya konsep dari pemilik lahan untuk memanfaatkan lahannya. “Selain tidak ada konsep, instansi umumnya tidak memiliki dana untuk menggunakan lahan mereka,” ujarnya.

Warga yang menempati rumah liar itu umumnya adalah warga miskin karena itu harus ada rumah susun yang layak dan terjangkau oleh masyarakat dari kelompok miskin. “Kondisi tersebut karena terjadi kesenjangan penyediaan hunian antara kebutuhan dan rumah yang tersedia,” tuturnya. Menurut Yayat, pemilik lahan dalam hal ini juga bertanggung jawab atas menjamurnya hunian liar tersebut.

Sebab ada aturan pemerintah yang menyatakan bahwa pemilik lahan wajib memelihara lahannya. Masalahnya adalah instansi pemerintah umumnya tidak memiliki dana untuk menjaga dan memanfaatkan lahan mereka sehingga membuat lahan tersebut seperti tidak bertuan. “Sebagai contoh, lihat kasus tanah di samping rel. Itu merupakan wilayah yang tidak boleh ditempati,” ujarnya.

Dosen planologi Trisakti itu mengatakan hal itu bisa terjadi karena lemahnya pengawasan dari pemerintah dan tidak adanya konsep dari pemilik lahan. Ia mengatakan, lemahnya pengawasan itu karena aparat kelurahan dan kecamatan yang menjadi kata kunci pemeliharaan tidak punya kemampuan. Mereka tidak punya wewenang untuk membongkar bangunan-bangunan liar tersebut. Sebab wewenang melakukan pembongkaran ada pada Tramtib. “Sayangnya mereka tidak melaporkan kepada Tramtib, sementara Tramtib sendiri harus menghubungi pemilik sebelum melakukan pembongkaran dan tidak punya dana,” ujarnya.

Solusinya, kata Yayat, adalah melakukan revitalisasi kampung melalui Kampung Improvement Project, penyediaan rusun murah bagi warga yang tidak mampu, dan mengimbau masyarakat agar pindah dari lokasi tersebut. “Memang yang bisa dilakukan adalah imbauan karena tidak ada dana dan sudah tidak mungkin mengusir penghuni liar yang jumlahnya ribuan,” tandasnya.
sumber : berita jakarta


0 Responses to “22 Titik Hunian Liar di Jakut”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: