16
Nov
08

Pelaku Usaha Keberatan Aturan Baru Registrasi Obat

Para pelaku usaha yang tergabung dalam Perhimpunan Perusahaan Farmasi Internasional atau IPMG keberatan terhadap aturan baru pemerintah tentang registrasi obat. Aturan baru itu dinilai mereka bisa mengancam keberadaan sebagian perusahaan farmasi asing di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010 Tahun 2008 tentang registrasi obat yang diterbitkan pada 3 November 2008, registrasi obat baik produksi dalam negeri, obat narkotika, obat impor, dan obat yang dilindungi paten hanya bisa dilakukan industri farmasi. Adapun dalam Permenkes sebelumnya, registrasi obat bisa dilakukan industri farmasi atau distributor.

Penerbitan aturan ini sebenarnya bertujuan melindungi rakyat dari peredaran obat yang tidak memenuhi persyaratan, keamanan, mutu dan kemanfaatan sehingga perlu ada penilaian lewat mekanisme registrasi obat. Ketentuan registrasi obat yang telah diatur dalam Permenkes Nomor 949 Tahun 2000 perlu disederhanakan dan disesuaikan dengan perkembangan globalisasi serta kebijakan pemerintah.

Masalahnya, saat ini ada 14 perusahaan farmasi berbasis riset anggota IPMG yang tidak punya fasilitas produksi di Indonesia. ”Karena tak berproduksi di Indonesia, perusahaan farmasi asing dikategorikan pemerintah sebagai pedagang besar farmasi (PBF) meski tidak menjalankan distribusi obat. Ini kategori salah. Jika aturan baru itu diberlakukan, perusahaan farmasi asing yang tak punya fasilitas produksi tidak bisa lagi mengajukan registrasi obat,” kata Direktur Eksekutif IPMG Parulian Simanjuntak.

”Jika tidak bisa lagi meregistrasi obat yang mereka produksi, sejumlah perusahaan farmasi asing yang tidak bersedia menyerahkan registrasinya pada perusahaan lain akan hengkang dari Indonesia. Apalagi, dilihat dari sisi bisnis, kontribusi Indonesia terhadap omzet penjualan obat di pasar dunia sangat kecil, kurang dari satu persen,” kata Simanjuntak menjelaskan.

Kondisi ini dikhawatirkan akan menghambat ketersediaan obat bagi para pasien di Tanah Air. Oleh karena itu, 14 perusahaan farmasi asing berstatus PBF tersebut selama ini memasok banyak obat inovasi baru berbasis riset yang berfungsi untuk mempertahankan hidup pasien, seperti obat-obatan untuk kanker.

”Jika obat yang dibutuhkan tidak tersedia atau sulit diakses oleh masyarakat, maka jumlah pasien yang berobat ke luar negeri atau mencari obat yang dijual secara ilegal akan bertambah,” kata Simanjuntak.

Sinergi asing dan domestik
Ketua Dewan Direktur sekaligus peneliti senior di Center for Information and Development Studies (CIDES) Umar Juoro menyatakan, penanaman modal asing bidang farmasi berperan besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan peningkatan kesehatan rakyat. PMA bidang farmasi bermanfaat dalam membawa obat- obatan baru terkait kanker, AIDS, dan infeksi, serta membawa informasi baru dari temuan hasil riset obat-obatan.

”Sinergi antara perusahaan asing dan domestik dalam lingkungan bisnis yang sehat akan jauh lebih menguntungkan ketimbang menjalankan kebijakan diskriminatif yang justru akan menghambat perkembangan bisnis farmasi yang berarti juga menghambat peningkatan kesehatan masyarakat,” kata Umar Juoro.


0 Responses to “Pelaku Usaha Keberatan Aturan Baru Registrasi Obat”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: